Ekonomi Jatim Masih Ngebut, APBN Catat Pendapatan Rp167,52 Triliun hingga Agustus 2026

Sementara PPh orang pribadi dan PPh Pasal 21 mencapai Rp8,75 triliun. Angka ini mengalami pertumbuhan 30,43 persen secara tahunan.

Kontributor terbesar berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Penerimaannya mencapai Rp48,60 triliun dengan pertumbuhan 17,83 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan tersebut disebut Kementerian Keuangan turut mencerminkan aktivitas konsumsi masyarakat yang masih terjaga serta ketahanan ekonomi regional.

Selain pajak, penerimaan kepabeanan dan cukai juga memberikan kontribusi signifikan. Hingga Agustus 2026, realisasinya mencapai Rp90,25 triliun atau 59,70 persen dari target.

Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat Rp6,09 triliun atau telah mencapai 97,51 persen dari target.

Baca Juga

Kawasan Industri SIER Jadi Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Jatim

Di tengah peningkatan pendapatan, realisasi belanja negara di Jawa Timur hingga akhir Agustus mencapai Rp85,41 triliun atau 70,99 persen dari pagu anggaran.

Namun, realisasi belanja tersebut turun 7,66 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Selisih antara pendapatan dan belanja membuat APBN regional Jawa Timur mencatat surplus Rp82,12 triliun. Angka surplus tersebut meningkat 33,85 persen secara tahunan.

Untuk belanja pemerintah pusat, realisasinya mencapai Rp36,03 triliun atau 65,59 persen dari pagu sebesar Rp54,94 triliun.

Berbeda dengan total belanja negara yang mengalami penurunan secara tahunan, belanja pemerintah pusat justru tumbuh 24,08 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Anggaran tersebut antara lain diarahkan untuk mendukung berbagai program strategis, mulai dari ketahanan pangan, pembangunan konektivitas, pendidikan hingga layanan kesehatan dasar.

Baca Juga

Khofifah dan Emil Dinilai Arsitek Pertumbuhan Ekonomi Jatim, Jadi Inspirasi di Jawa

Peran APBN di Jawa Timur juga terlihat melalui penyaluran Transfer ke Daerah (TKD). Hingga Agustus 2026, realisasinya telah mencapai Rp49,37 triliun atau 75,73 persen dari pagu.

Dana tersebut turut menopang berbagai layanan publik di daerah. Di sektor pendidikan, dukungan APBN tercatat mencakup 10.775.906 siswa penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Selain itu, terdapat 2.233.041 siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP), 178.552 peserta program pendidikan kesetaraan, serta 1.510.203 guru penerima tunjangan.

Bidang pendidikan menjadi salah satu sektor dengan dukungan anggaran cukup besar. Hingga Agustus 2026, realisasi anggaran fungsi pendidikan mencapai Rp12,99 triliun.

Nilai tersebut menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Anggaran tersebut antara lain direalisasikan melalui Kementerian Agama sebesar Rp5,79 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum Rp3,84 triliun, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Rp2,81 triliun.

Ekonomi Tumbuh, Pemerataan Masih Jadi Catatan

Baca Juga

Ditjen Imigrasi Luncurkan Tiga Kebijakan Visa Baru, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Jatim

Di tengah kinerja APBN yang mencatat surplus, sejumlah indikator ekonomi Jawa Timur juga masih menunjukkan kondisi yang relatif terjaga.

Inflasi pada Agustus 2026 tercatat 3,32 persen secara tahunan. Secara bulanan, inflasi berada di angka 0,34 persen.

Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat 119,05. Sementara itu, neraca perdagangan Jawa Timur masih mengalami defisit sebesar USD3,44 miliar.

Tantangan lainnya terlihat dari indikator pemerataan pendapatan. Gini Ratio Jawa Timur pada Maret 2026 berada di angka 0,365, naik 0,006 poin dibandingkan September 2025 yang berada di level 0,359.

Kenaikan tersebut menjadi salah satu catatan dalam menjaga agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam indikator makro, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat.

Dengan demikian, kinerja APBN Jawa Timur hingga Agustus 2026 tidak hanya terlihat dari pendapatan negara yang mencapai Rp167,52 triliun. Belanja pemerintah dan transfer ke daerah juga menjadi bagian penting dalam menjaga layanan publik, pembangunan, pendidikan, serta aktivitas ekonomi masyarakat di Jawa Timur.

Editor: Arif Ardliyanto