Ketika Angka Pertumbuhan Tidak Lagi Cukup

Institusi adalah infrastruktur ekonomi

Bagian terpenting dari survei ini mungkin justru bukan angka pertumbuhan, inflasi, ataupun fiskal, melainkan persoalan institusi. Ketika responden ditanya mengenai prioritas untuk menjaga peringkat kredit Indonesia, pilihan terbesar—39 dari 63 ekonom atau 62 persen—adalah memperkuat kredibilitas institusi dan kebijakan. Setelah itu muncul kredibilitas defisit fiskal, kualitas belanja pemerintah, penataan kembali program prioritas, serta kepercayaan investor dan kepastian arah kebijakan.

Temuan tersebut mengingatkan pada ekonom institusional Douglass North yang menyebut bahwa “institutions are the rules of the game.” Perekonomian tidak bekerja di ruang hampa. Investor tidak hanya menghitung pajak dan upah, tetapi juga memperhitungkan apakah aturan akan berubah tiba-tiba, apakah kontrak dihormati, apakah perizinan dapat diprediksi, apakah kebijakan fiskal kredibel, dan apakah institusi publik mampu mengambil keputusan berdasarkan aturan yang konsisten.

Dalam perspektif itu, kepastian hukum sama pentingnya dengan jalan tol, pelabuhan atau pembangkit listrik. Infrastruktur fisik menurunkan biaya logistik, sedangkan institusi yang baik menurunkan biaya ketidakpastian.

Survei LPEM bahkan menunjukkan kekhawatiran yang sangat kuat mengenai pengendalian korupsi. Sebanyak 52 dari 63 responden menilai pengendalian korupsi memburuk atau agak memburuk dibandingkan pemerintahan sebelumnya, dengan skor rata-rata -1,25 dan tingkat keyakinan responden yang tinggi.

Temuan seperti ini perlu dibaca sebagai risiko ekonomi, bukan hanya isu etika pemerintahan. Korupsi meningkatkan biaya transaksi, mengganggu kompetisi, mengarahkan sumber daya kepada pihak yang memiliki akses ketimbang yang paling produktif, dan pada akhirnya menurunkan kualitas investasi. Dalam jangka panjang, kelemahan institusi dapat menjadi pajak tidak terlihat terhadap pertumbuhan.

Editor: Arif Ardliyanto