Bukan Sekadar Hak Cipta, Kekayaan Intelektual di Probolinggo Bisa Jadi Aset Pembiayaan

Baca Juga

NgerI! Tempat Hiburan Malam di Kota Probolinggo Hangus Terbakar, Satu Warga Dilarikan ke RS

Sementara itu, Soleh Joko Sutopo menjelaskan bahwa kekayaan intelektual memiliki cakupan luas. Tidak hanya menyangkut hak merek dan hak cipta, tetapi juga berbagai bentuk kekayaan intelektual lain yang memiliki nilai ekonomi.

Karena itu, penyusunan aturan membutuhkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Pelibatan banyak pihak dinilai penting agar ketentuan yang dirumuskan benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Kota Probolinggo.

Salah satu poin menarik dalam pembahasan Raperda tersebut adalah peluang pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai aset ekonomi. Kekayaan intelektual berpotensi digunakan untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga

Ketimpangan Gender di Pulau Madura Masih Tinggi, Ini Data Terbarunya

Aspek ini dinilai penting karena perlindungan kekayaan intelektual tidak hanya berkaitan dengan pengakuan atas hasil karya atau identitas produk. Lebih jauh, aset tersebut juga berpotensi mendukung pengembangan usaha dan membuka akses pembiayaan bagi masyarakat.

Dari sisi penyempurnaan materi hukum, Bapemperda DPRD Kota Probolinggo memberikan sejumlah catatan. Salah satunya berkaitan dengan bagian konsiderans menimbang yang memuat empat poin pertimbangan.

Selain itu, bagian mengingat juga perlu ditelaah kembali, termasuk kemungkinan menambahkan dasar hukum yang berkaitan dengan hak cipta. Langkah tersebut diperlukan agar landasan hukum Raperda mampu mencakup keseluruhan materi pengaturan secara tepat.

Baca Juga

Kota Probolinggo Konsisten Tangani Stunting, PKK dan Dinas Kesehatan Serius Intervensi Penderita

Hasil harmonisasi telah diterima untuk selanjutnya disesuaikan dengan berbagai masukan yang muncul selama pembahasan.

Tahapan berikutnya, Raperda Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual Kota Probolinggo dijadwalkan menjalani uji publik pada Rabu (4/11/2026). Melalui tahapan ini, substansi aturan akan dijelaskan lebih terperinci sekaligus membuka ruang masukan dari pihak-pihak terkait.

Kanwil Kemenkum Jawa Timur berharap seluruh proses penyempurnaan dapat segera diselesaikan sehingga Raperda tersebut bisa diundangkan pada 2026.

Jika terealisasi, regulasi ini diharapkan menjadi pijakan bagi Kota Probolinggo dalam memperkuat perlindungan karya, merek, dan berbagai potensi kekayaan intelektual masyarakat. Tidak hanya memberikan kepastian hukum, aturan tersebut juga diharapkan membuka peluang pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai salah satu aset pendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Editor: Arif Ardliyanto