MUI Bicara Nikah Beda Agama, Sah atau Tidak? Ini Penjelasannya

Baca Juga

Kadin Jatim dan APVI Tegaskan Vape Legal Tidak Mengandung Narkoba

Niam menegaskan bahwa hukum menikah beda agama dalam ketentuan agama sudah dilarang. Hal ini karena peristiwa pernikahan itu bukan sekedar hubungan kontrak sosial semata, tetapi berdimensi ibadah, dan terikat oleh aturan agama.

“Pernikahan adalah peristiwa yang sakral, untuk tujuan membangun keluarga yang harmonis. Masa dimulai dengan mengakali hukum," ujarnya.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan lanjutnya telah mengonfirmasi dan mengatur bahwa keabsahan perkawinan itu tergantung pada aturan agama masing-masing.

Baca Juga

MUI Jatim Bidik Ruang Digital, Siapkan Dakwah Khusus Tangani Isu Kesehatan Mental

Niam mengingatkan dengan diterbitkannya amar ini maka kampanye terhadap perkawinan beda agama dapat dimaknai melanggar konstitusi.

Sebagai informasi, Majelis Hakim MK menolak gugatan Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan yang diajukan E. Ramos Petege, usai gagal meresmikan jalinan asmaranya dengan gadis pujaannya karena perbedaan agama.

Diketahui, pemohon E. Ramos Petege merupakan seorang pemeluk Katolik, sementara perempuan yang ingin dinikahinya beragama Islam.

Baca Juga

MUI Jatim Dukung Regulasi Larangan Penyebaran Budaya LGBTQ

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Prof Anwar Usman saat membacakan amar putusan perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 di Jakarta, Selasa (31/1/2023). 

Editor: Arif Ardliyanto