Bukan Mengendap, Ini Alasan Pemkot Surabaya Punya SILPA Rp234 Miliar

Selain untuk kebutuhan rutin, Eri juga menjelaskan bahwa proyek-proyek fisik Pemkot Surabaya biasanya baru dimulai pertengahan tahun dan selesai pada November. Hal itu karena proses lelang baru bisa dilakukan setelah PAD masuk.

Baca Juga

Anak Muda Respon Program Dana Kreatif Rp5 Juta, Anggota Cak & Ning Surabaya Ini Bilang Begini

“Lelang baru bisa jalan sekitar Maret–April. Jadi proyek selesai di akhir tahun, bukan karena lambat, tapi karena mengikuti arus pendapatan,” tambahnya.

Eri juga mencontohkan dana dari pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), hingga Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang umumnya cair setiap triwulan.

“Kalau dana pusat turun di tengah tahun, tentu tidak bisa langsung digunakan di Januari. Harus menyesuaikan waktu transfer,” ungkapnya.

Baca Juga

Pemkot Surabaya Tegas! Eri Cahyadi Panggil Pengelola Hotel Usai Terungkap Pesta Sesama Jenis

Sebagai Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Eri menegaskan bahwa fenomena SILPA juga dialami oleh kota-kota besar lain di Indonesia, terutama yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap PAD.

“Sama seperti Surabaya, kota besar lain juga baru bisa memulai proyek di pertengahan tahun karena menunggu pemasukan daerah,” tegasnya.

Eri memastikan, SILPA di Surabaya tidak pernah dibiarkan mengendap tanpa tujuan dan tetap dikelola sesuai mekanisme keuangan daerah.

Baca Juga

Waduh! Pemkot Surabaya Diduga Main Overlap Izin, Pemilik Bangunan Siap Gugat

“Kalau uang sudah masuk tapi tidak segera digunakan sampai tahun berikutnya, itu baru salah. Tapi kalau dipakai untuk menjaga kestabilan keuangan, itu bagian dari tata kelola yang benar,” jelasnya.

Terkait kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang melarang dana daerah disimpan di bank luar wilayah, Eri menyatakan dukungannya.

“Kalau dana Surabaya ditaruh di bank di luar daerah, jelas itu keliru. Tapi selama dikelola sesuai kebutuhan dan aturan, tidak ada yang salah dengan adanya SILPA,” tandasnya.

Editor : Arif Ardliyanto