SURABAYA, iNews.id - Pemerintah terus mempercepat proses pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Proses pemindahan ditandai dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pada bulan Januari lalu.
Isu yang berkembang tereseut membuat Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Wijaya Putra (BEM FH UWP) mengadakan seminar dengan tema “Perspektif Hukum Terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara” Sabtu, 2 Juli 2022 secara hybrid melalui aplikasi Zoom Meeting dan di Gedung E Universitas Wijaya Putra, Surabaya.
Pada seminar tersebut, BEM FH UWP mengundang 2 (dua) narasumber. Narasumber pertama adalah Fikri Hadi, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra; serta Dr. Suwarno Abadi, S.H., M.Si., Pakar Hukum Tata Negara sekaligus Dosen Program Pascasarjana Universitas Wijaya Putra. Adapun moderator pada seminar tersebut adalah Nur Hidayatul Fithri, S.H., M.H., Dosen Hukum Agraria FH UWP.
Fikri Hadi mengawali pembahasan dengan menjelaskan alasan pemerintah mengapa Ibu Kota Negara harus dipindah. Lulusan terbaik Magister Hukum Universitas Airlangga 2020 berkat tesisnya yang berjudul “Kewenangan Presiden Republik Indonesia Terkait Pemindahan Ibu Kota RI” tersebut menjelaskan bahwa terdapat hasil kajian yang menyimpulkan bahwa Jakarta sudah tidak lagi dapat mengemban peran sebagai Ibu Kota Negara disebabkan berbagai faktor seperti banjir, kemacetan, ancaman bencana seperti gempa bumi, serta penurunan tanah di Jakarta. Sedangkan alasan dipindahkannya ibu kota keluar Pulau Jawa untuk menghentikan paradigma pembangunan yang Jawa-sentris dan Jakarta-sentris.
“Bayangkan, 70% perputaran uang di Indonesia ada di Jakarta. Selain itu, 57% penduduk di Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa, kontribusi ekonomi Pulau Jawa terhadap PDB Nasional sekitar 59%. Inilah yang melatarbelakangi mengapa Pulau Kalimantan dipilih sebagai lokasi Ibu Kota kedepan.” ujar Fikri.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
