Menurut Nur Hidayat, apa yang disampaikan Achmad Fauzi, juga Bupati Meranti Muhammad Adil, merupakan keluhan masyarakat.
“Dengan adanya eksploitasi dan eksplorasi migas di daerahnya, masyarakat yang terkena imbasnya. Namun, apakah mereka menikmati hasilnya, ini yang dipertanyakan,” ujarnya.
Kritik soal pembagian DBH migas antara pusat dan daerah telah disuarakan Achmad Fauzi sebelum Bupati Meranti Muhammad Adil.
Menurut Fauzi, Pemerintah Kabupaten Sumenep telah lama menyampaikan persoalan DBH migas.
Dalam kritiknya, Fauzi menyatakan DBH migas harus lebih berpihak kepada daerah.
“Pemerintah Kabupaten Sumenep sudah sejak lama menyampaikan tentang DBH bisa berpihak kepada daerah. itu sudah kami sampaikan,” kata Fauzi.
Dalam kritiknya, Fauzi Ingin DBH migas yang diterima Kabupaten Sumenep nilainya lebih besar. Peningkatan anggaran yang diperjuangkan Fauzi dilakukan untuk kepentingan masyarakat.
“Saya berharap, dan menjadi harapan kita, bagaimana DBH bisa lebih besar. Karenanya harus ada aturan yang diubah, tapi itu kewenangan pemerintah pusat,” ungkap tokoh muda Madura itu.
Editor : Ali Masduki
Artikel Terkait
