Eri menegaskan, capaian ini mendukung visi Surabaya sebagai kota humanis, berkelanjutan, dan ramah anak. Saat ini, Surabaya sudah tergabung dalam jejaring UNESCO Aspnet Cities dan menjadi kandidat program Child Friendly Cities Initiative (CFCI) dari UNICEF.
“Ini menjadi modal penting agar Surabaya terus memberikan perlindungan maksimal bagi perempuan dan anak,” ujarnya.
Tak hanya fokus pada kebijakan, Pemkot juga memperkuat edukasi melalui program-program seperti Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH), pusat pembelajaran keluarga (Puspaga), dan kegiatan di Balai RW.
“Kami tidak ingin hanya melarang, tapi juga memberi pemahaman. Tanpa edukasi, larangan justru bisa dilanggar,” imbuhnya.
Semua program ini masuk dalam dokumen perencanaan strategis daerah, mulai dari RPJMD Kota Surabaya 2021–2026 hingga RKPD tahun 2025.
Kesuksesan Surabaya juga ditopang oleh lembaga dan SDM yang terorganisir. Ada DP3APPKB, Satgas PKBM di tingkat kecamatan dan kelurahan, serta Fasilitator Puspaga di RW.
“Kami yakin perubahan dimulai dari akar, yakni keluarga dan lingkungan RW. Puspaga kami dorong agar menjadi motor perubahan sosial,” jelas Eri.
Selain itu, Pemkot menggandeng para konselor, kader PKK, relawan sekolah, Karang Taruna, hingga tokoh agama dalam setiap program edukasi dan sosialisasi.
“Kami libatkan semua pihak. Bahkan anak-anak dan keluarga kami jadikan pelopor dan pelapor, karena suara mereka penting,” tuturnya.
Pemkot Surabaya juga menghadirkan berbagai inovasi, seperti aplikasi Sayang Keluarga, kelas calon pengantin, hingga Puskesmas Ramah Anak. Bahkan, sebelum pernikahan, warga didampingi melalui program SSW Alfa.
“Semua saling terkoneksi dalam sistem monitoring dan evaluasi. Surabaya terus bergerak, karena kunci utama kami adalah sinergi dan gotong royong,” tegasnya.
Kepala DP3A-PPKB Surabaya, Ida Widyawati, menambahkan bahwa pihaknya juga menggiatkan program Kampung Ramah Perempuan dan Anak (KASRPA). Inisiatif ini mencakup indikator Kampung ASI, Kampung Aman, Kampung Belajar, hingga pengawasan jam malam anak.
“Kami sesuaikan pendekatan dengan karakter wilayah, dan menggandeng tokoh agama agar edukasi soal bahaya pernikahan dini lebih diterima masyarakat,” pungkasnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
