Konstitusi adalah hukum dasar, yang memuat norma dasar dan aturan dasar dalam kehidupan bernegara. Penyempurnaannya untuk menyesuaikan perkembangan zaman dan mengakomodir kehendak rakyat, tidak boleh menafikan paham konstitusionalisme yang dianut.
"Karenanya dorongan untuk menghadirkan amandemen Konstitusi tidak boleh terlahir dari ruang kosong," tegasnya.
Secara teoritis, lanjutnya, amandemen Konstitusi dilatarbelakangi oleh beberapa momentum konstitusional yang mendasarinya.
Misalnya, adanya ketentuan dalam Konstitusi yang tidak mengatur secara tegas dan jelas. sehingga menimbulkan multi tafsir dan kerancuan dalam implementasinya.
"Adanya ketentuan-ketentuan mendasar yang belum diatur dalam Konstitusi, adanya kelemahan mendasar dalam substansi, konsistensi hubungan antar bab atau antar pasal, atau adanya ketentuan yang sudah tidak relevan dengan kondisi politik dan ketatanegaraan yang berlaku," papar Bamsoet.
Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menjelaskan, dalam tatanan kehidupan demokrasi modern, Konstitusi yang dianggap ideal adalah konstitusi yang hidup (living constitution) dan konstitusi yang bekerja (working constitution).
Konstitusi yang 'hidup' adalah Konstitusi yang mampu menjawab segala tantangan dan dinamika zaman, dan Konstitusi yang 'bekerja' adalah Konstitusi yang benar-benar dijadikan rujukan dan diimplementasikan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
"Karena Konstitusi terikat oleh realitas zaman, maka agar 'hidup' dan 'bekerja'. Konstitusi tidak boleh anti terhadap perubahan. Mengingat perubahan zaman adalah sebuah keniscayaan yang tidak akan mungkin kita hindarkan," terangnya.
Editor : Ali Masduki
Artikel Terkait
